Connect with us

Pemerintahan

Permenkeu Berubah, Pencairan DD Tahap Pertama 40 Persen

Diterbitkan

||

Amir Lutfi Kabid Pemerintahan Desa DPMD Bangkalan
Amir Lutfi Kabid Pemerintahan Desa DPMD Bangkalan

Memontum Bangkalan – Menteri keuangan Sri Mulyani telah menetapkan perubahan tahapan pencairan Dana Desa (DD) tahun 2020. Peraturan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan telah disahkan dan ditandatangani pada 31 Desember 2019 lalu.

perubahan pencairan tersebut yakni terdapat pada pola yang semula di tahun 2019 dicairkan 20 persen pada tahap awal, dan 40 persen di tahap dua dan tiga, kini telah diubah dengan 40 persen pada pencairan awal dan kedua, sedangkan pada tahap tiga dicairkan 20 persen.

Amir Lutfi, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) saat ditemui diruang kerjanya,(23/1/2020) membernarkan adanya perubahan tersebut. Ia menyampaikan, peraturan tersebut akan mulai diterapkan pada pencairan tahap pertama nanti.

“Kalau tahun 2019 kan menggunakan pola 20-40-40, nah saat ini berubah menjadi 40-40-20. Perubahan ini bertujuan agar program desa yang sudah disepakati bisa dilaksanakan secara maksimal sejak tahap awal ,” ujarnya.

Diketahui, total anggaran untuk DD/ADD tahun 2020 ini tak banyak berubah dari tahun lalu yakni dengan total sebesar Rp 442 Milyar. Dana tersebut terbagi atas Dana Desa Rp 330 Milyar dan ADD sebanyak Rp 112 Milyar yang akan terbagi pada 273 desa.

“Jumlah dengan tahun lalu masih sama.Untuk DD 330 milyar dan ADD 112 Milyar. Itu pembagiannya berbeda tiap desa tergantung populasi dan luas wilayah,” lanjutnya.

Sedangkan pencairan tahap pertama saat ini belum cair, diperkirakan pencairan dana tersebut pada bulan maret-april. Namun pihaknya berharap dana tersebut segera cair agar desa bisa cepat menjalankan programnya masing-masing.

Selain itu, Amir juga menjelaskan meski pihaknya yang menangani desa namun untuk pengawasan DD/ADD merupakan kewenangan inspektorat dan juga kepolisian. Meski begitu, pihaknya terus memberikan pembinaan dan pendampingan pada desa agar dapat merealisasikan programnya dengan baik. (Isn/nhs/yan)

 

Area lampiran

klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Segera Wujudkan KLA, Komisi D Bahas Peyusunan Perda Perlindungan Anak

Diterbitkan

||

Rapat Raperda
Rapat Raperda

Memontum BangkalanPerda perlindungan anak saat ini masih belum dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah melalui komisi D DPRD Bangkalan melakukan pembahasan penyusunan Perda sistem penyelenggaraan perlindungan anak, Selasa (25/2/2020). Ketua komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan menyampaikan, Perda tersebut dinilai bersifat mendesak. Sebab, adanya perda ini akan memperkuat proteksi perlindungan anak secara luas.

“Ini hak seluruh anak, kami disini memiliki kewajiban menuangkan hal tersebut dalam bentuk Perda supaya jelas payung hukumnya,” ucapnya.

Dalam banyak kasus,pada anak-anak pelaku tindak pidana maupun korban dari kejahatan belum ditangani dengan baik. Bukan dalam tindakan hukum, namun juga dalam pendampingan psikologis anak agar kembali normal dalam kehidupan bersosial.

Menanggapi hal tersebut, Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Agus Sobarnapraja membenarkan masih minimnya sinergi dari berbagai pihak dalam pendampingan anak. Diakuinya, kepolisian selaku penindak hukum memiliki batasan dalam menangani kasus yang berkaitan dengan anak.

“Kami punya batasan, ketika penindakan hukum sudah kita lakukan maka pendampingan secara psikologis itu perlu. Disinilah, kami perlu peran berbagai instansi, karena masalah anak ini tanggung jawab bersama,” terangnya.

Sementara itu, koordinator pendamping psikologis anak PPT Bangkalan, Dr Mutmainah mengatakan hingga saat ini Bangkalan belum memiliki wadah untuk pendampingan anak dalam berbagai kasus. Meski, ia dan timnya berinisiatif menangani pendampingan anak di rumahnya sendiri, hal iu dirasa kurang karena kebutuhan pendampingan psikologis anak cukup banyak.

“Kami tampung dirumah, sampai ia betul-betul kembali norma tanpa trauma apapun. Karena baik itu korban ataupun pelaku, ketika ia masih usia dibawah umur maka kesehatan mentalnya melemah. Maka kami perlu ketegasan pemerintah dalam menangani hal ini, terutama dalam pendanaan agar upaya preventif bisa kita lakukan lebih,” pungkasnya.

Tak sampai disitu, saat ini di Bangkalan juga masih kekurangan tenaga psikolog khusus anak. Bahkan, pemahaman masyarakat atas pentingnya konsultasi psikis juga masih rendah.

Sebelumnya, komisi D juga pernah mengusulkan adanya psikiater anak di dunia pendidikan. Sebab, untuk mengatasi kenakalan diperlukan pendekatan lebih spesifik melalui ilmu psikologi. (isn/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

TPA Disegel, DLH Hanya Miliki 10 Armada Truk Penampung

Diterbitkan

||

TPA Disegel, DLH Hanya Miliki 10 Armada Truk Penampung
Sampah menumpuk di truk di Kantor DLH, Senin (24/2/2020)

Memontum Bangkalan – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Buluh Kecamatan Socah, Bangkalan ditutup sejak jumat lalu. Hal ini mengakibatkan sampah diperkotaan menumpuk dan hanya ditampung dalam 10 armada truk milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Tak sampai disitu, akibat banyaknya sampah yang yang dihasilkan masyarakat setiap harinya, truk sampah yang menampung overload. Sehingga sampah menumpuk di TPS bahkan berserakan di bahu jalan.

Hal ini tentu menggangu pengguna jalan yang melintas. Salah satu siswa SMP bernama Fatima mengaku terganggu dengan sampah yang ada di Jalan Demangan. Tak hanya berserakan dijalan, sampah di TPS Demangan juga mulai membusuk dan bau.

“Iya mbak, saya jalan kaki ke sekolah lewat sini. Baunya busuk sekali bahkan sampai ke jalan,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bangkalan, Mohni menyampaikan hingga saat ini pihaknya masih mencari solusi atas penanganan permasalahan ini. Untuk sementara, sebanyak 10 armada truk pengangkut dikerahkan untuk membawa sampah dan sementara dibawa ke kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Kita ada 10 armada untuk angkut sampah. Jadi karena TPA ditutup maka kami akan simpan di truk sementara,” tuturnya.

Pria berkacamata itu juga mengatakan sedang melakukan negosiasi pada pemilik lahan untuk dijadikan TPA. Sebab, masyarakat Desa Buluh telah menutup pintu pada pemkab untuk membuka kembali TPA tersebut.

“Kalau warga masih membuka pintu maka kami akan nego dan akan kami lakukan perbaikan. Baik pengolahan dan juga memberi jaminan kesehatan bagi warga terdampak,” lanjutnya.

Ia berharap permasalahan sampah ini segera terselesaikan dan menemukan solusi secepatnya. Sebab, semakin lama masalah sampah tak tertangani maka tumpukan sampah tak lagi terbendung.

Sementara itu, Hadari Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang baru menjabat 9 bulan tersebut enggan memberikan komentar. Bahkan ia menghindari awak media saat ditemui di kantor Pemkab Bangkalan.

“No Komen, saya masih ada kegiatan lain,” ucapnya sembari berjalan keluar kantor Pemkab Bangkalan. (Isn/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Masuk Tahap Lelang, Gedung DPRD Diperkirakan Rampung Bulan November

Diterbitkan

||

Masuk Tahap Lelang, Gedung DPRD Diperkirakan Rampung Bulan November

Memontum Bangkalan – Gedung baru DPRD Bangkalan di jalan Halim Perdana Kusuma secara fisik sudah terbangun megah. Namun, gedung itu belum bisa digunakan karena beberapa ornamen masih belum selesai dan untuk mengerjakannya perlu kembali dilakukan lelang.

Kabid Tata Bangunan dan Gedung PRKP Bangkalan, Nur Taufiq mengatakan saat ini tahap kedua pembangunan gedung terbesar di Bangkalan ini memasuki tahap lelang Management Kontruksi (MK), nantinya setelah lelang ini rampung,akan dilakukan lelang perencanaan.

“Kemudian, tahap ahir dari lelang itu ada lelang fisik. Kami targetkan lelang fisik rampung akhir Mei,” ucapnya.

Dikatakan, untuk proyek lanjutan tahap dua ini, pemerintah menganggarkan dana sebanyak Rp 26 miliar untuk pengerjaan Lanskap, ruang paripurna, lift, mushola dan beberapa pelengkap.

Menurut Taufiq, jika pelelangan bisa selesai sesuatu dengan rencana, maka pengerjaan fisik bisa mulai dilakukan pada awal Juni mendatang. Sehingga, dalam waktu enam bulan kedepan, tepatnya bulan November, gedung termegah itu bisa digunakan.

“Insyaallah kalau lancar semua, bisa ditempati antara november dan desember. Untuk tahap dua ini, bisa ditempati tanpa menunggu proses pemeliharaan selesai,” lanjutnya.

Ia berharap, seluruh tahapan proyek lanjutan gedung baru DPRD Bangkalan segera rampung dan segera bisa ditempati. Sebab, ketika dalam satu tahapan gagal maka penyelesaian pengerjaan juga akan memerlukan waktu lebih. (isn/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler