Masyarakat Keluhkan Belajar Daring

Memontum, Bangkalan – Bhabinkamtibmas Polsek Socah mendapat keluhan masyarakat tentang kebutuhan belajar daring selama pandemi. Mengetahui hal tersebut, Polsek Socah berinisiatif menyediakan fasilitas WiFi gratis untuk siswa yang membutuhkan internet untuk belajar.

Kapolsek Socah, AKP Hartanta mengatakan sejak disediakan WiFi gratis banyak siswa yang datang ke Polsek. Sebanyak 5-6 siswa datang setiap harinya dengan menggunakan masker dan belajar di ruang yang telah disediakan.

“Di ruang itu sendiri kami juga menerapkan jaga jarak, jika siswa yang datang lebih banyak maka akan dilakukan secara bergantian,” jelasnya, Kamis (06/08/2020). Ia mengatakan, setiap siswa yang datang akan diawasi dan juga diberikan edukasi. Selain agar memanfaatkan WiFi yang disediakan dengan baik, pihaknya juga ingin para siswa tidak terjerumus pada kenakalan remaja yang melanggar hukum.

“Tentu kita terus dampingi dan juga edukasi. Jaman sudah serba mudah, segala hal bisa diakses tentu kami ingin generasi penerus bisa bijak memanfaatkan kemajuan teknologi dan tidak terjerumus pada tindakan melanggar hukum,” tegasnya.

Hingga 4 hari setelah peluncuran WiFi gratis ini, sudah ada 20 siswa yang datang ke Polsek. Ia juga berharap, siswa yang membutuhkan internet bersedia datang agar para siswa bisa tetap belajar.

“Kami akan terus menyediakan WiFi gratis ini sampai masyarakat tidak memerlukannya. Selama masih diperlukan, kami akan terus memberikan fasilitas tersebut,” tukasnya. (isn/nhs)

Memontum Bangkalan – Dana hibah (DH) Rp 2,9 Triliun yang belum dipertanggungjawabkan Pemerintah Provinsi Jatim membuat Pemuda Pancasila (PP) Jatim berang. Pasalnya, dana tersebut besar tapi dampaknya tidak berwujud. PP Jatim mendesak Pemprov menyetop Realisasi DH.

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PP Jatim KH Imron Abd. Fattah menilai dana jumbo yang tidak ber SPj itu sia-sia. Di saat jalan Desa-Desa di Madura rusak Pemprov membuang membuang anggaran.

“Saya tidak mau ngurus SPj-nya. Tapi, dana Rp 2,9 Triliun itu lho. Ini belum ditambah tahun sebelumnya ya?. Kalau dibangun di Madura sudah kelihatan. Pedesaan jalan rusak,” sesalnya.

Pria yang juga pelindung Ponpes Manbaus Salam Senenan Bangkalan itu mengaku tidak mempersalahkan budjet jumbo tersebut. Tapi, persoalannya karena tidak ada wujudnya. Seandainya, dibangun di Madura, Sumber Daya Manusia (SDM) akan meningkat. “Dan tidak akan ketinggalan,” ujarnya.

Ra Imron Senenan-sapaan akrab nya mereka-reka, dana pokok fikiran (Pokir) anggota DPRD Jatim Dapil Madura tidak akan berjumlah trilunan. Dari 12 anggota DPRD Jatim jika memiliki pokir 10 Miliar per anggota tidak akan keluar angkat triliunan.

“Taruhlah dari 12 anggota DPRD Jatim itu kalau 10 Miliar Pokirnya, hanya Rp 120 Miliar. DPR mana yang bawa uang sampai Rp 2,9 Triliun itu. Ini apa-apaan. Tidak benar ini,” ujarnya berang

Mantan Manager Perseba Bangkalan itu mengaku berterimakasih ada yang memperhatikan madura dengan anggaran besar. Hanya eman anggaran sebesar itu tidak jelas wujud pembangunannya. Mendingan, anggaran itu bisa dibuat kaki-kaki suramadu.

“Stop saja kalau perlu. Kalau tidak. Buang ke laut saja. Buat Jembatan Suramadu satu lagi. Kan begitu lebih menguntungkan,” sesalnya.

Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi menyebut Dana Hibah Rp 2,9 Triliuan pada 11 OPD Provinsi diduga fiktif. Sebab, belasan OPD itu sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

Laporan pertanggungjawaban (LPj) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang belum dipertanggungjawabkan itu Tahun anggaran 2019. Jumlahnya sebesar Rp 2.963.563.861.161,71 (2,9 Triliun). Penggunaan anggaran yang masih belum jelas Itu tersebar pada penerima hibah yang melekat di 11 (Sebelas) OPD.

Belasan OPD itu antara lain, Dinas Pendidikan yang terdiri dari bantuan operasional sekolah (BOS) dan Non Bos. Jumlag penggunaan dana hibah Non BOS sebesar Rp 166.902.959.200,00. Sedangkan yang dana hibah kategori BOS sebesar Rp 875.571.928.000,00. (adi/yan)

Memontum Bangkalan – Adanya dugaan pemotongan insentif guru madin dan guru ngaji diberbagai tempat menuai polemik. Sejumlah mahasiswa menggeruduk kantor DPRD Bangkalan untuk mengadukan pemotongan yang diduga dilakukan oleh oknum masing-masing koordinator wilayah.

Dalam aksinya, puluhan massa pendemo juga sempat ricuh dengan aparat kepolisian saat hendak memasuki kantor DPRD Bangkalan. Hingga akhirnya massa berhasil masuk dan menduduki ruang paripurna di gedung tersebut.

Imam Syafi’i, koordinator aksi mengatakan beberapa hal janggal diduga dibiarkan oleh pihak Disdik dan juga komisi D DPRD Bangkalan. Salah satunya pemotongan insentif tersebut dan juga adanya dugaan penyelewengan PIP.

“Bagaimana pemantauan wakil rakyat melihat hal tersebut. Bahkan, indeks pembangunan manusia kita ada diurutan ke 2 dari bawah yang salah satu faktornya kualitas pendidikan yang rendah. Banyak sekolah roboh hingga saat ini belum disentuh,” ungkapnya, Senin (27/7/2020).

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan akan memanggil koordinator kabupaten dan mengevaluasi pendistribusian insentif tersebut. Bahkan kedepan, pihaknya akan mengusulkan penghapusan rekom korwil kecamatan untuk penarikan insentif tersebut.

“Sebelumnya kami sudah mengajukan agar setiap korwil dapat insentif juga untuk menghindari pungli. Namun, jika aduan yang kami terima ada dugaan pungli kita akan panggil dan evaluasi pihak terkait,”jelasnya.

Tak hanya itu, politisi asal partai PPP itu juga akan memanggil pihak Disdik Bangkalan serta Bank BRI untuk mengetahui pendistribusian PIP. Ia juga memastikan data PIP dapat segera dipublikasi.

“Cukup kompleks untuk permasalahan PIP ini, bahkan kepala sekolah berharap PIP ini tidak ada karena menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan sosial. Pasalnya yang dapat itu sangat sedikit dari jumlah siswa yang membutuhkan,”imbuhnya.

Menurutnya, tak sedikit sekolah yang menggunakan dana PIP untuk dibagi rata pada semua siswa atas kesepakatan komite dan orangtua siswa. Meski begitu, hal tersebut dianggap salah sebab menurut peraturan dana PIP harus diterima utuh bagi penerima.

Diketahui, dari jumlah ratusan siswa, dana PIP hanya diberikan pada 15 hingga 20 siswa membutuhkan. Sementara untuk kondisi masyarakat didesa tak sedikit siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan angka diatas jumlah penerima PIP tersebut.

Nur Hasan juga mengatakan, indeks pembangunan manusia di Bangkalan minim juga disebabkan dengan adanya pandemi Covid-19. Ia mengaku, sebelumnya bupati telah menganggarkan dana untuk pengembangan SDM di Bangkalan.

“Karena Covid-19 maka anggaran tersebut dipangkas dan direfocusing untuk penanganan pencegahan virus itu,” tutupnya. (Isn/nhs/yan)