Connect with us

Pemerintahan

Dana Bansos Diduga Direkayasa, Dewan Tantang Dinsos Bangkalan Buka Data Penerima Bantuan

Diterbitkan

||

Mahmudi, Anggota DPRD Bangkalan saat berada di ruang kerjanya
Mahmudi, Anggota DPRD Bangkalan saat berada di ruang kerjanya

Memontum Bangkalan – Polemik penyaluran bantuan sosial terus disoal oleh beberapa anggota DPRD Bangkalan. Mereka menuding Dinas sosial selaku pelaksana penyaluran bansos diduga melakukan rekayasa anggaran maupun data penerima.

Hal itu disampaikan oleh Mahmudi Ketua DPC Hanura sekaligus anggota fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan, menurutnya dana bansos tersebut diduga direkayasa dan sembako yang diberikan tidak memiliki kualitas bagus sesuai dengan dana yang dianggarkan.

“Pajak itu hanya 1,5 persen itupun hanya pajak pembelian. Tapi nyatanya beras dan mie instan yang diberikan sangat jauh dari yang dianggarkan,” ucapnya, Senin (18/5/2020).

Mahmudi juga mempertanyakan adanya pihak ketiga yang digunakan oleh dinsos untuk pengadaan sembako bansos tersebut. Pasalnya, penggunaan pihak ketiga haruslah melalui proses lelang.

“Lelangnya tidak jelas namun pihak ketiga sudah ada dan bahkan sudah melakukan pengadaan, dari situ saja dinsos tidak transparan,” lanjutnya.

Tak cukup sampai disitu, ia menuding pihak dinsos hingga kini tak berani mempublikasikan data penerima bantuan. Baik PKH, BPNT, Bansos tingkat provinsi, kabupaten hingga BLT DD. Bahkan ia yakin, penerima manfaat mendapat bantuan double.

“Kalau mereka benar, saya tantang untuk buka data by name by address. Buktikan kalau bantuan itu diterima masyarakat dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Ia menuding, pihak dinsos juga berlindung pada Perppu nomor 1 tahun 2020 pasal 27 yang secara garis besar penyedia, pelaksana serta seluruh pihak yang terlibat dalam bansos tidak bisa dituntut secara pidana dan juga perdata.

“Jadi Perppu itu hanya digunakan untuk berlindung oleh semua pihak. Dan saya mengecam siapapun yang memakan hak orang miskin,” tuturnya.

Sementara itu, hingga kini pihak dinsos enggan dimintai keterangan. Bahkan, Iwan Setiawan selaku sekretaris dinsos juga enggan merespon saat dihubungi. (isn/nhs/yan)

 

Pemerintahan

DLH Bangkalan Kaji Penanganan dan Pengelolaan Sampah

Diterbitkan

||

Webinar sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) dan BULD Pengelolaan sampah di ruang Command Center Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan.
Webinar sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) dan BULD Pengelolaan sampah di ruang Command Center Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan.

Memontum Bangkalan – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan, tengah melakukan kajian terkait penanganan dan pengelolaan sampah yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Salah satu rencana yang akan dilakukan, yakni pengelolaan sampah dengan cara membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Hal itu, disampaikan Kepala DLH Kabupaten Bangkalan, Anang Yulianto, seusai mengikuti webinar sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) dan BULD Pengelolaan sampah, Kamis (19/11) di ruang Command Center Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan sendiri, diselenggarakan oleh Asosiasi Kepala Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia.

“Itu memang arahan pemerintah pusat, sebagai salah satu alternatif. Tadi, Pak Wakil Bupati langsung memandatkan agar di Bangkalan, untuk dikaji soal pengelolaan sampah melalui BLUD,” katanya.

Ditambahkan, jika nantinya di Kabupaten Bangkalan, untuk pengelolaannya menggunakan BLUD, maka OPD yang bersangkutan lebih memiliki keleluasaan dalam pengelolaan sampah.

“Karena OPD yang dimandatkan setengah berwirausaha. Jadi, bisa meringankan kinerja kita, terutama dalam pembiayaan,” paparnya.

Sehingga, kata mantan Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bakalan itu, hal yang harus dipertimbangkan yakni tentang kelembagaan, personal dan pembiayaan.

“Jadi bisa lebih profesional. Tetapi, misi utamanya tetap dalam hal pelayanan,” tambahnya. (kom/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pemkab Tunggu Evaluasi Gubernur

Diterbitkan

||

oleh

Wakil Bupati Bangkalan, Mohni
Wakil Bupati Bangkalan, Mohni

Memontum, Bangkalan – Rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif telah ditetapkan. Meski semula ada empat Raperda yang diusulkan, namun hanya 3 yang disetujui. Kini 3 Raperda tersebut menunggu evaluasi gubernur sebelum ditetapkan sebagai Perda.

Hal tersebut disampaikan oleh Mohni, Wakil Bupati Bangkalan. Ia mengatakan, pihaknya segera mengirimkan berkas tersebut ke gubernur agar dievaluasi.

“Setelah itu maka jadi Perda dan untuk pemilihan kades tahun depan sudah bisa menggunakan Perda tersebut,” jelasnya,(4/7/2020).

Adapun tiga Raperda tersebut yakni aturan pemilihan kepala desa, aturan perlindungan petani serta aturan tentang perlindungan perempuan dan anak. Sementara satu Raperda yang dihapus yakni pengelolaan sungai sebab telah menjadi program provinsi dan bekerjasama dengan pemkab setempat.

Sedangkan untuk teknis tiap Raperda, Mohni mengatakan menunggu hasil evaluasi dan akan dicantumkan oleh bagian hukum Pemprov Jatim. Kini pihaknya menunggu evaluasi tersebut agar Perda bisa cepat digunakan.

“Nanti kalau sudah jadi Perda, maka bagian hukum akan menetapkan bagaimana secara detail masing-masing Perda,” tutupnya. (isn/nhs/man)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Cabor Baru, Perbakin Bangkalan Akan Jaring Atlet Sejak Dini

Diterbitkan

||

oleh

Ketua Perbakin Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio bersama Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron
Ketua Perbakin Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio bersama Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron

Memontum Bangkalan – Pengurus Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) Bangkalan telah resmi dilantik hari ini. Cabang olahraga baru di Bangkalan itu juga akan menjaring atlet tembak dari usia dini.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron. Ia mengatakan, akan menggandeng dinas pendidikan untuk mencari atlet muda yang memiliki minat di bidang menembak.

“Kita nanti akan melakukan koordinasi dengan Disdik agar para siswa yang memiliki minat olahraga tembak bisa masuk Perbakin,” ungkapnya, Rabu (29/7/2020).

Ia mengatakan, Perbakin di Bangkalan akan menjadi wadah bagi seluruh pihak yang memiliki hobi olahraga menembak. Meski belum memiliki lapangan tembak, Perbakin akan melakukan latihan di beberapa spot tembak yang ada di Lanal Batu Poron atau lapangan tembak di Kodim.

Sementara itu, Mayjen (Purn) TNI Istu Hari Subagio mengatakan, dalam olahraga menembak nantinya setiap anggota akan dilatih dalam beberapa tahapan. Ia menegaskan, tidak semua anggota akan bebas menggunakan senjata.

“Dengan adanya Perbakin ini, maka setiap anggota akan diberi pemahaman dasar mulai dari pengenalan jenis senjata. Ada tahapan-tahapan bahkan ada psikotest. Sebab tidak semua orang bisa menggunakan senjata api dengan baik,” tuturnya.

Ia berharap, olahraga menembak di Bangkalan mampu mencetak atlet yang bisa membanggakan Bangkalan dan Jawa Timur.(Isn/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler