Connect with us

Pemerintahan

Temukan Data Tak Sinkron, Fraksi Keadilan Hati Nurani Minta LKPJ 2019 Direvisi

Diterbitkan

||

Pembacaan penyampaian pandangan umum paripurna DPRD Bangkalan
Pembacaan penyampaian pandangan umum paripurna DPRD Bangkalan

Memontum Bangkalan – Adanya selisih pada data LKPJ Kepala Daerah tahun 2019 dan Raperda 2020 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 membuat Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan mengusulkan untuk direvisi.

Hal itu diungkap Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan, Musawwir saat Rapat Paripurna pembacaan pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Bupati tentang LKPJ 2019. Ia mengatakan banyak terjadi selisih dalam data kedua berkas tersebut. Sehingga pihaknya menduga pihak Bappeda dan BPKAD minim koordinasi sehingga terjadi ketidaksinkronan data.

“Intinya, dalam data tersebut terdapat selisih sehingga perlu direvisi agar bisa sinkron. Kenapa selisih ini bisa terjadi, berarti pihak Bappeda dan keuangan tidak berkoordinasi dengan baik. Pun para pegawai yang mengerjakan laporan ini harus teliti sebab ini terkait keuangan daerah tidak boleh satu angka pun berbeda,”tuturnya,Senin (20/7/2020).

Ketidaksinkronan itu terlihat dari jumlah realisasi pendapatan daerah di Raperda sebanyak Rp 2.331.628.800.501,49 sementara realisasi pendapatan daerah di LKPJ 2019 sebesar Rp 2.331.535.859.441.72.

“Tidak hanya itu, pada belanja daerah, pembiayaan netto dan Silpa juga terdapat selisih. Ini yang harus dirubah. Satu angka saja bisa merubah semua jumlah yang ada,”ungkapnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyorot adanya ketergantungan daerah pada penggunaan dana perimbangan serta besarnya penggunaan anggaran pada belanja pegawai. Pihaknya menyimpulkan, banyaknya alokasi belanja pegawai menunjukkan daerah kurang kreatif dalam pembangunan dan pelayanan publik.

“Artinya, porsi anggaran untuk rakyat lebih kecil daripada belanja pegawai,” tambahnya.

Fraksi gabungan partai PKS dan Hanura itu juga meminta penggantian pimpinan PDAM Bangkalan agar memilih seorang yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Pihaknya juga mendesak inspektorat untuk mengaudit APBDes Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya yang dinilai tidak melakukan realisasi pembangunan sesuai tahun anggaran.

“Temuan kami juga ada penggunaan APBDes tahun 2019 namun realisasi pembangunan dilakukan tahun 2020. Hal ini agar dilakukan audit oleh inspektorat,” tukasnya.

Sementara itu, nota jawaban Bupati diagendakan akan disampaikan esok hari. Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengatakan seluruh penyampaian semua fraksi akan menjadi acuan untuk nota jawaban esok hari.

“Ya, sudah kami dengarkan bersama untuk penyampaian tiap fraksi. Hal itu akan jadi acuan kami. Untuk nota jawaban, besok akan kami sampaikan,” pungkasnya. (Isn/nhs/yan)

 

klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Bangkalan

Paska Posko Penyekatan Suramadu Rusak, Wali Kota Surabaya dan Bupati Bangkalan Saling Instropeksi

Diterbitkan

||

Memontum Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya siap membantu penyekatan Covid-19 di Jembatan Suramadu sisi Bangkalan, dengan mengirim bantuan tenaga kesehatan dalam membantu pelayanan pemeriksaan Covid-19.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan, akan bekerja sama mencegah kenaikan angka Covid-19 di masing-masing daerah. Titik penyekatan di Surabaya, sebenarnya adalah titik penyekatan Suramadu. Namun, Pemkot Surabaya hanya membantu penyekatan di Jembatan Suramadu.

Baca Juga:

    “Kita membantu di sini. saya dan bupati ini tidak ada bedanya. Kami sama-sama ingin menghentikan laju Covid-19 dan menjaga masing- masing wilayah. Dua wilayah ini sama sama menjadi wilayah yang aman dari Covid-19,” kata Wali Kota Surabaya, saat pertemuannya dengan Bupati Bangkalan di posko penyekatan Suramadu sisi Surabaya, Jumat (18/06) tadi.

    Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron, dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas kinerja tenaga kesehatan atau pun tim pengamanan penyekatan baik di sisi Madura maupun sisi Surabaya. “Oleh karena itu, atas kejadian subuh tadi, kami intinya tidak ada saling menyalahkan ya Pak Wali. Dan juga, mudah-mudahan tenaga Nakes yang bekerja di sini tetap semangat dan tidak lelah menghimbau masyarakat terkait Prokes,” katanya.

    Selain itu, lanjut Bupati, hasil rapat koordinasi (Rakor) yang dihadiri Gubernur Jatim, Kapolda, Pangdam, Wali Kota Surabaya serta dirinya, bahwa terjadi kesepakatan penyekatan di sisi Madura. Dan, akan melakukan pemeriksaan dengan pengendera yang plat kendaraannya M. Selain plat M, seperti L atau W dan seterusnya, akandilakukan pemeriksaan sisi Surabaya.

    “Penyekatan di sini juga untuk penyekatan yang ada di Bangkalan, diperbantukan dan selama ini juga saling membantu. Terutama kami, Pemkab Bangkalan juga dibantu tenaga medis, maupun pengamanan oleh Bapak Wali Kota sudah berjalan baik,” terangnya.

    Harapan kami, tambahnya, pada masyarakat, mari kita Prokes secara disiplin. “Bagi pengendara yang akan melintas ke Surabaya, juga agar tidak berlama-lama menunggu antrean di sini,” tambahnya.

    Pemkab Bangkalan sudah menyiapkan swab antigen dan PCR di masing-masing kecamatan. Sehingga, bagi pengendara yang akan melintas dari Bangkalan ke Surabaya, sudah memiliki surat keterangan sehat. Jadi, tidak harus periksa di penyekatan. “Oleh karena itu, kami himbau pada masyarakat untuk tetap displin. Karena tidak lain, ini untuk menjaga keselamatan baik itu Surabaya, Bangkalan maupun Madura raya pada umumnya,” paparnya. (ade/sit)

    Lanjutkan Membaca

    Pemerintahan

    Pemprov Jatim bersama Pemkab Bangkalan Gelar Rakor Pencegahan Covid-19

    Diterbitkan

    ||

    Bupati Jombang Saksikan Pelantikan Pengurus IKABU Cabang Jombang periode 2021-2026

    Memontum Bangkalan – Tingginya kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Menyikapi hal itu, Pemprov Jatim pun mengadakan rapat koordinasi (Rakor) di Pendopo Agung Bangkalan, Minggu (06/06) tadi.

    Rapat tersebut, dihadiri oleh Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Herlin Ferliana.

    Baca juga:

      Dalam rapat tersebut, dijelaskan bahwa untuk melakukan pencegahan penularan Covid-19, akan dilakukan rapid antigen pada seluruh pengendara yang hendak ke Surabaya.

      Untuk lokasinya, di pintu gerbang Jembatan Suramadu. Selain itu, pemerintah menurunkan tim mobil Swap PCR ke Kecamatan Arosbaya, guna mentracking setiap warga.

      Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Herlin Ferliana, mengatakan untuk mencegah penularan ke daerah lain, perlu dilakukan pengetatan tes.

      “Kita kirim mobil Swap PCR ke kecamatan, untuk yang kasusnya (Covid-19) melonjak. Selain itu, di pintu gerbang Suramadu bagi seluruh masyarakat yang akan ke Surabaya. Jika reaktif maka akan dilakukan swab,” ujarnya.

      Untuk rapid antigen di Suramadu, jika hasilnya positif maka akan dilakukan isolasi di rumah sakit yang sudah disiapkan dan tidak diperbolehkan pulang sebelum sembuh.

      “Jadi masyarakat harus meminimalisir mobilisasi, kalau mau ke Surabaya harus siap di tes,” imbuhnya.

      Selain itu, dirinya menyebut terdapat dua cara untuk meminimalisir angka kematian pasien Covid-19. Yakni dengan pengobatan yang cepat dan benar serta penyediaan ruang perawatan yang cukup.

      Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, Sudiyo, mengatakan peningkatan angka kasus Covid-19 cukup signifikan. Ditambah lagi, terdapat 34 kasus kematian dalam 14 hari sejak pasca lebaran.

      “Dalam minggu ini terdapat 169 kasus ditambah lagi 28 kasus di hari ini, peningkatan cukup tinggi terutama di kecamatan Arosbaya,” tuturnya.

      Dirinya juga mengaku, tingginya angka kematian disebabkan kondisi pasien ketika berobat ke RS sudah dalam keadaan berat. Sehingga penanganan yang harusnya bisa dilakukan sejak awal, terlambat dilakukan. (kom/ed2)

      Lanjutkan Membaca

      Pemerintahan

      Bupati Bangkalan Hadiri Acara Sosialisasi Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional bersama Menpora

      Diterbitkan

      ||

      Memontum Bangkalan – Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron, menghadiri acara sosialisasi perdana Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan Nasional di salah satu hotel di Surabaya, Jumat (04/06) malam. Acara tersebut, dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto.

      Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan 18 pihak, yakni 11 Menteri, 2 Pimpinan Lembaga, dan 2 pihak yakni Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

      Baca juga:

      Merespon hal tersebut, Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron, mengaku Inpres Nomor 3 Tahun 2019 memang sejalan dengan pengembangan sepak bola di Kabupaten Bangkalan. Sebelum Pandemi kata Ra Latif, Askab PSSI Kabupaten Bangkalan telah menyeleksi calon pemain Perseba Bangkalan. “Kami berharap ini akan menjadi kekuatan industri. Oleh karena itu ada sport industri, sport tourism ini akan saling memberikan penguatan,” ujarnya.

      Menurutnya, Inpres Nomor 3 Tahun 2019 ini sangat penting dan strategis, karena amanat dari Undang-Undang maka harus dilaksanakan bersama. “Kami ingin peningkatan prestasi sepak bola Bangkalan dimulai dengan pengembangan bakat, peningkatan jumlah serta kompetensi wasit dan pelatih,” imbuhnya.

      Selain itu, kata Ra Latif, jika izin kompetisi sudah diperbolehkan, pengembangan sistem kompetisi berjenjang serta berkelanjutan akan digulirkan kembali. “Pembenahan sistem serta tata kelola sepak bola, prasarana serta sarana stadion di Bangkalan bahkan sudah direnovasi yang sesuai standar internasional. Tentunya mobilisasi pendanaan untuk pengembangan sepak bola,” kata Ra Latif. (kom/ed2)

      Lanjutkan Membaca

      Terpopuler