Connect with us

Pemerintahan

BPD Ditunda Usai Pelantikan Presiden, Komisi A Terima Aduan Masyarakat

Diterbitkan

||

Komisi A saat menerima aduan masyarakat
Komisi A saat menerima aduan masyarakat

Memontum BangkalanPemilihan Badan Musyawarah Desa (BPD) yang harusnya dilakukan pada Rabu kemarin (9/10/2019) akhirnya ditunda. Namun, masyarakat secara bergilir terus megadu pada komisi A DPRD Bangkalan atas ketidak transparan proses pemilihan tersebut.

Komisi A menyimpulkan, informasi proses pemilihan BPD di daerah tidak berkembang secara rata. Akibatnya, selain keluhan masyarakat, Komisi A juga melakukan pemanggilan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

“Saya sekretaris desa Bragang kecamatan Klampis saja baru tau kemarin kalau ada pemilihan BPD. Karena saya tidak dilibatkan oleh kepala desa alias tidak dianggap,” ucap Polantas Samsul, sekretaris Desa Bragang Kecamatan Klampis, Bangkalan (10/10/2019).

Polantas datang bersama beberapa masyarakat Desa Bragang untuk mengadu pada Komisi A, ia berharap masih ada peluang untuk salah satu rekannya untuk masuk menjadi calon BPD. Sebab, menurut info yang ia dapatkan, pendaftaran telah ditutup.

Sementara itu, Ketua Komisi A Mujiburrohman mengaku akan berkoordinasi dengan pihak terkait atas hal tersebut. Ia pun menyampaikan, penundaan BPD ini akan dilakukan sampai pelantikan presiden dilakukan pada tanggal 20 oktober mendatang.

“Ya akan kami hubungi pihak terkait, nah untuk BPD ini akan ditunda sampai pelantikan presiden. Setelah itu akan terus dibahas lagi sampai semua clear,” paparnya. (isn/nhs/yan)

 

Pemerintahan

Pemkab Tunggu Evaluasi Gubernur

Diterbitkan

||

oleh

Wakil Bupati Bangkalan, Mohni
Wakil Bupati Bangkalan, Mohni

Memontum, Bangkalan – Rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif telah ditetapkan. Meski semula ada empat Raperda yang diusulkan, namun hanya 3 yang disetujui. Kini 3 Raperda tersebut menunggu evaluasi gubernur sebelum ditetapkan sebagai Perda.

Hal tersebut disampaikan oleh Mohni, Wakil Bupati Bangkalan. Ia mengatakan, pihaknya segera mengirimkan berkas tersebut ke gubernur agar dievaluasi.

“Setelah itu maka jadi Perda dan untuk pemilihan kades tahun depan sudah bisa menggunakan Perda tersebut,” jelasnya,(4/7/2020).

Adapun tiga Raperda tersebut yakni aturan pemilihan kepala desa, aturan perlindungan petani serta aturan tentang perlindungan perempuan dan anak. Sementara satu Raperda yang dihapus yakni pengelolaan sungai sebab telah menjadi program provinsi dan bekerjasama dengan pemkab setempat.

Sedangkan untuk teknis tiap Raperda, Mohni mengatakan menunggu hasil evaluasi dan akan dicantumkan oleh bagian hukum Pemprov Jatim. Kini pihaknya menunggu evaluasi tersebut agar Perda bisa cepat digunakan.

“Nanti kalau sudah jadi Perda, maka bagian hukum akan menetapkan bagaimana secara detail masing-masing Perda,” tutupnya. (isn/nhs/man)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Cabor Baru, Perbakin Bangkalan Akan Jaring Atlet Sejak Dini

Diterbitkan

||

oleh

Ketua Perbakin Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio bersama Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron
Ketua Perbakin Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio bersama Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron

Memontum Bangkalan – Pengurus Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) Bangkalan telah resmi dilantik hari ini. Cabang olahraga baru di Bangkalan itu juga akan menjaring atlet tembak dari usia dini.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron. Ia mengatakan, akan menggandeng dinas pendidikan untuk mencari atlet muda yang memiliki minat di bidang menembak.

“Kita nanti akan melakukan koordinasi dengan Disdik agar para siswa yang memiliki minat olahraga tembak bisa masuk Perbakin,” ungkapnya, Rabu (29/7/2020).

Ia mengatakan, Perbakin di Bangkalan akan menjadi wadah bagi seluruh pihak yang memiliki hobi olahraga menembak. Meski belum memiliki lapangan tembak, Perbakin akan melakukan latihan di beberapa spot tembak yang ada di Lanal Batu Poron atau lapangan tembak di Kodim.

Sementara itu, Mayjen (Purn) TNI Istu Hari Subagio mengatakan, dalam olahraga menembak nantinya setiap anggota akan dilatih dalam beberapa tahapan. Ia menegaskan, tidak semua anggota akan bebas menggunakan senjata.

“Dengan adanya Perbakin ini, maka setiap anggota akan diberi pemahaman dasar mulai dari pengenalan jenis senjata. Ada tahapan-tahapan bahkan ada psikotest. Sebab tidak semua orang bisa menggunakan senjata api dengan baik,” tuturnya.

Ia berharap, olahraga menembak di Bangkalan mampu mencetak atlet yang bisa membanggakan Bangkalan dan Jawa Timur.(Isn/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bupati Ijinkan Kegiatan Masyarakat Mulai 11 Agustus

Diterbitkan

||

oleh

Persaba melakukan audiensi pada bupati Bangkalan
Persaba melakukan audiensi pada bupati Bangkalan

Memontum Bangkalan – Banyaknya keluhan dari masyarakat tentang pembatasan selama masa pandemi menimbulkan dampak perekonomian yang menurun. Agar hal tersebut tak berlarut, Bupati Bangkalan membolehkan kegiatan masyarakat mulai tanggal 11 agustus mendatang.

Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, penetapan tanggal tersebut sesuai dengan surat edaran tanggap darurat yang berlangsung selama 60 hari dan berahir pada 11 agustus. Meski begitu, surat ijin keramaian belum bisa dikeluarkan.

” Nanti 11 agustus kami baru bisa memperbolehkan untuk mengadakan kegiatan masyarakat. Tentu harus dengan protokol kesehatan ketat. Jika ada yang melanggar maka harus siap dibubarkan,” tegasnya, Rabu (29/7/2020).

Tak hanya kegiatan masyarakat, ia mengaku kegiatan perekonomian secara beriringan akan mulai digerakkan. Kini pihaknya juga akan mengkaji penerbitan ijin keramaian yang akan ditinjau dari sebaran pasien Covid-19 di Bangkalan.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan, AKBP Rama Samtama Putra mengaku akan melakukan pemantauan dan penindakan tegas jika nantinya masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan. Ia juga menekankan agar masyarakat melakukan kegiatan dengan kapasitas 50 persen dari jumlah ruang kegiatan.

“Salah satunya harus physical distancing akan kami pantau. Kegiatan didalam ruang atau luar ruang harus 50 persen dari kapasitas dan menerapkan protokol,” ucapnya.

Ia mengatakan, secara teknis pengadaan acara nntinya harus menandatangani kesepakatan penerapan protokol kesehatan. Sehingga pihak polsek atau polres meninjau langsung lokasi acara.

Salah satu penyanyi orkes Febiana Maria Sari mengatakan, kini ia kehilangan penghasilan sejak penerapan pembatasan kegiatan diterapkan. Perempuan muda yang biasa mendapatkan upah Rp 500 ribu dalam satu kali manggung ini, kini hanya mendapat job sekali menyanyi dalam sebulan.

“Biasanya sebulan itu saya bisa terus road show bahkan sehari bisa berpindah tempat tiga kali. Sekarang cuma 1 sampai 2 kali saja sebulan, itupun kalau ada,” pungkasnya.

Ia berharap, pemerintah segera mengeluarkan ijin keramaian agar ia dan rekan seprofesinya bisa kembali menormalkan pendapatan. (Isn/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler