Connect with us

Pemerintahan

Komisi A DPRD Bangkalan Panggil Camat dan DPMD, Pemilihan BPD Siap 90 Persen

Diterbitkan

||

Mujiburrohman Ketua Komisi A
Mujiburrohman Ketua Komisi A

Memontum Bangkalan Komisi A DPRD Bangkalan melakukan pemanggilan terhadap 18 camat seluruh Bangkalan serta kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) hari ini, (14/10/2019). Hasilnya, 90 Persen desa se kabupaten Bangkalan siap melakukan pemilihan BPD.

Mujiburrahman Ketua Komisi A DPRD Bangkalan mengatakan, saat ini ia dan pihak terkait melakukan koordinasi kesiapan pemilihan BPD. Seluruh Camat mengatakan siap meski beberapa desa masih bermasalah.

“Sudah kami bahas tadi, semuanya bilang siap. Dan untuk kesiapannya sudah 90 persen desa siap. Ya tinggal beberapa saja yang perlu pematangan, ” Ucapnya.

Ia juga menyampaikan, proses pematangan tersebut juga akan dimaksimalkan usai pelantikan presiden. Nantinya, pemilihan BPD disepakati akan digelar serentak sesuai dengan peraturan yang ada.

“Nanti tanggal 21 sudah mulai lagi untuk finalnya, kita evaluasi lagi desa mana saja yang belum siap. Dipastikan pelaksanaan serentak sesuai dengan peraturan. Sekalipun ada yang tertinggal paling cuma satu atau dua desa saja. Namun kami upayakan serentak seluruhnya, ” Jelasnya.

Diketahui, sebelumnya banyak desa melakukan laporan untuk mengadu pada Komisi A tentang tidak adanya transparansi proses pemilihan panitia BPD. Tak hanya itu saja, bahkan di beberapa desa calon BPD ditunjuk langsung dan beberapa dusun tak memiliki perwakilan. (Isn/nhs/yan)

 

Pemerintahan

Menko PMK Wajibkan Sertifikasi Pra Nikah, Bupati : Kami Akan Usul Jika Ini Kurang Efisien

Diterbitkan

||

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron
Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron

Memontum Bangkalan – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) akan mewajibkan masyarakat yang akan menikah untuk memiliki sertifikasi pra nikah. Mengetahui hal tersebut, Bupati Bangkalan mendukung langkah Menko PMK meski nantinya ia akan menilai penerapan regulasi tersebut.

Menurut bupati, regulasi tersebut sudah ada namun belum diterapkan. Ia menjelaskan, regulasi tersebut membantu para calon pengantin agar lebih siap menerima kondisi satu sama lain dan juga agar pernikahan dipersiapkan lebih matang.

“Itu regulasi memang sudah ada hanya belum diterapkan, untuk konseling sebelum pernikahan itu memang perlu agar setelah menikah para pengantin tidak kaget dengan kondisi pasangannya,” terangnya.

Diketahui, kewajiban sertifikasi pra nikah akan dijalani oleh para calon pengantin selama 3 bulan. Selama itu, calon pengantin akan diberikan konseling, tes kesehatan dan beberapa pembekalan tentang pernikahan. Hal ini, juga sebagai langkah pemerintah untuk menyiapkan bibit unggul calon generasi bangsa.

Bupati menambahkan, pihaknya tidak menerima regulasi tersebut dengan mentah-mentah. Jika nantinya diterapkan, pihaknya akan menilai efektifitas regulasi tersebut supaya masyarakat yang menjalani regulasi yang ditetapkan tidak merasa diberatkan.

“Nanti perlu sosialisasi juga ke masyarakat, kalau di tengah jalan dinilai merepotkan dan tidak efektif , kami selaku pemerintah daerah akan mengusulkan ke pusat agar waktu untuk memperoleh sertifikasi dipersingkat,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi Binmas Kemenag Bangkalan, Arif Rahman mengatakan kebijakan tersebut masih akan disingkronkan dengan Kemenag Pusat Selaku pencatatan pernikahan. Pihaknya masih menunggu formulasi yang akan digunakan.

“Itu kan bukan kebijakan menteri agama, jadi kami masih menunggu formulasinya seperti apa karena masih akan disingkronkan dengan Kemenag Pusat. Jadi kita tunggu saja,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Kapolri Imbau Tak Bergaya Hidup Mewah, Kapolres : Kita Akan Ingatkan Jajaran

Diterbitkan

||

Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra
Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra

Memontum Bangkalan – Kapolri Jendral Idham Aziz telah mengeluarkan surat Telegram Rahasia (TR) tentang himbauan pada seluruh anggota kepolisian agar tak bergaya hidup mewah dan di pamerkan di ruang publik. Hal itu dilakukan agar tak terjadi kecemburuan sosial antara satu dengan lainnya dan juga masyarakat umum.

Himbauan tersebut tertuang dalam surat dengan nomor ST/30/XI/HUM 3.4/2019/DIVPROPAM tanggal 15 November 2019. Aturan tersebut juga mengaju pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian, Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, dan Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang yang Tergolong Mewah.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra membenarkan adanya himbauan tersebut. Bahkan ia akan menyampaikan hal tersebut pada jajarannya agar mematuhi adanya himbauan dari Kapolri.

“Ya betul, kami juga akan terapkan disini. Himbauan akan kami sampaikan pada jajaran dan seluruh anggota,” jelasnya.

Ia pun mengakui, tak sedikit anggotanya yang saat ini belum memiliki hunian pribadi. Adanya himbauan tersebut dikatakan akan meminimalisir adanya kecemburuan sosial antar personil.

“Memang banyak juga anggota yang belum punya rumah pribadi, ya himbauan itu akan cukup bagus. Supaya gak ada kecemburuan sosial juga dan kami memang harus bergaya hidup sederhana,” ucapnya.

Diketahui, surat telegram tersebut muncul setelah sebelumnya Kapolri menghimbau agar para anggotanya tak meminta proyek di pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya himbauan tak pamer kekayaan, ini akan membantu para anggotanya untuk tidak saling bersaing menjadi kaya dengan cara yang salah. (isn/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pemilihan BPD Dilakukan, DPMD : Perlu Waktu Satu Bulan Untuk Ditentukan

Diterbitkan

||

Bupati Membuka Musyawarah Pemilihan BPD
Bupati Membuka Musyawarah Pemilihan BPD

Memontum BangkalanPemilihan anggota baru Badan Musyawarah Desa (BPD) telah dilaksanakan secara serentak pada jumat lalu, (15/11/2019). Namun, untuk ditetapkan, perlu waktu satu bulan agar anggota BPD baru bisa ditetapkan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Akhmad Ahadiyan Hamid, ia menyampaikan untuk bisa ditetapkan sebagai anggota baru memerlukan waktu satu bulan.

“Proses tahapan pemilihan ini nantinya perlu satu bulan sampe ditetapkan sebagai definitif,”terangnya.

Padahal, dalam waktu dekat BPD perlu melakukan Musyawarah Desa (Musdes) untuk tahun anggaran 2020. Namun, Musdes ini dikatakan bisa dilakukan oleh pejabat lama sebab telah diberikan Perpanjangan Surat Keterangan (SK) oleh Bupati.

“Ya kalau sampai musdes belum ada pejabat baru bisa menggunakan yang lama,kan sudah diperpanjang,” jelasnya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron. Dikatakan, SK para pejabat BPD lama telah diperpanjang agar desa dapat mencairkan Dana Desa dan juga melakukan Musdes.

“Sudah kami perpanjang, hal itu kami lakukan agar tidak menghambat desa dalam melakukan mobilisasi,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler