Kualitas Pendidikan Bangkalan Dinilai Kurang, PMII Demo Disdik

Memontum Bangkalan – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggeruduk Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan karena kualitas pendidikan dirasa masih minim. Massa menilai, di Bangkalan Masih banyak kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Massa juga menilai, disaat zaman sudah melakukan berbagai kemajuan namun potret pendidikan di Bangkalan masih minim dalam berbagai aspek. Saat ini, jumlah kekurangan guru di Bangkalan sebanyak 3400 guru PNS. Hal tersebut diperkuat dengan fakta di lapangan, sebanyak 2053 Guru Tidak Tetap (GTT) mengajar di tingkat SD serta 508 tenaga GTT untuk tingkat SMP.

Tak hanya mengkritisi minimnya jumlah guru PNS, massa juga menuntut perbaikan di berbagai sekolah yang bangunannya sudah tak layak pakai dan dapat membahayakan para siswa. Selain itu, massa meminta Disdik untuk segera menerapkan e-sistem untuk transparansi berbagai kegiatan maupun bantuan untuk sekolah.

“Potret pendidikan kita sangat memilukan, jumlah guru PNS minim, fisik bangunan sekolah banyak yang rusak, fungsi koordinator wilayah di tiap kecamatan tak maksimal termasuk transparansi sistem juga tidak ada dari tingkat dinas maupun Sekolah, ” ucap korlap aksi Suhaibin Sofa.

Kepala Dinas Pendidikan, Bambang Budi Mustika mengakui berbagai aspek di bidang pendidikan memanglah masih minim, terutama di bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Bambang mengaku, pihaknya terus melakukan berbagai terobosan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Bangkalan.

“Atas berbagai kekurangan itu kami terus lakukan berbagai upaya peningkatan kualitas, kami selalu berikan pembinaan baik GTT maupun PNS. Kami juga terus upayakan permintaan pengangkatan guru, ” Jelasnya.

Hingga saat ini jumlah guru PNS di tingkat SD sebanyak 2102 tenaga, sedangkan untuk guru PNS di tingkat SMP sebanyak 876 tenaga. Angka ini dirasa minim, sebab jumlah kebutuhan guru lebih besar dari pada guru PNS yang ada.

Bambang menambahkan, di tahun 2020 mendatang pihaknya akan menerapkan E-Sistem di sekolah maupun di Disdik sendiri. Hal itu segera ia luncurkan agar berbagai pengelolaan dapat diawasi bersama dan juga transparan.

“Tahun 2020 akan ada E-BOS dan juga E-Absen. Kita bisa pantau bersama apakah dana sudah tepat sasaran ataukah belum. Dan juga absen kita lakukan secara online agar lebih disiplin, “tegasnya.

Selain itu, Bambang juga menjelaskan cara kerja Program Indonesia Pintar (PIP) yang masih banyak wali murid belum memahami. Ia menjelaskan, setiap pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus didaftarkan kepada operator agar pemegang kartu dapat menerima bantuan dari program tersebut.

” Ya kalau PIP itu datanya dari dinsos. Untuk PIP itu harus berupa uang tidak boleh dirupakan seragam atau lainnya. Itu melanggar aturan yang ada,” pungkasnya. (Isn/nhs)