Pemerintahan
Guru Honorer Dihapus, 985 Tenaga Masih Berstatus THL
Memontum Bangkalan – Penghapusan tenaga honorer telah resmi diterapkan oleh Menpan RB setelah membahas hal tersebut bersama dengan Komisi ll DPR RI. Tak hanya tenaga honorer di lingkungan pemerintah, namun penghapusan honorer juga berlaku pada tenaga honorer dikalangan pendidik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Bambang Budi Mustika mendukung adanya penghapusan tersebut. Pasalnya, dengan dihapusnya tenaga honorer maka pembiayaan gaji ditanggung oleh negara yang sebelumnya masih ditanggung oleh daerah.
“Ya nanti kan tenaga honorer yang ada sekarang dialihkan ke PPPK atau PNS, jadi untuk pembiayaan dari negara,” ucapnya.
Diketahui, saat ini jumlah guru honorer di Bangkalan sebanyak 985 tenaga yang tersebar di seluruh sekolah baik tingkat sekolah dasar maupun menengah pertama. Sementara angka kebutuhan tenaga pendidik di Bangkalan sebanyak 3.477 tenaga yang terbagi atas 326 untuk SMP dan sisanya untuk sekolah dasar.
“Kalau bicara kurangnya tenaga pendidik ya sangat kurang. Karena kebutuhan kami masih kurang 3.400 an lebih,” lanjutnya.
Dijelaskan, saat ini guru PNS tingkat SD di Bangkalan sebanyak 2.285 guru kelas, 238 guru agama dan 169 tenaga guru olahraga. Sementara untuk guru PNS di SMP sebanyak 1.012 tenaga.
“Kalau sukwan kita sekarang ada 2.996 tenaga di SD dan 840 untuk SMP,” tuturnya.
Ia berharap, pemerintah membuka peluang pengangkatan lebih banyak agar kebutuhan guru di Bangkalan dapat terpenuhi. Tak hanya itu, guru tidak tetap /sukwan juga dapat diangkat agar mendapat gaji yang lebih layak. (isn/nhs/yan)
- Hukum & Kriminal4 tahun
Ibu Satu Anak Diperkosa 7 Berandal, Digilir 4 Jam Tanpa Henti
- Berita5 tahun
Hasil Rapid Tes Positif Belum Tentu Terinfeksi Corona, Bisa Virus Lain
- Hukum & Kriminal4 tahun
Sempat Mau Bunuh Diri, Korban Perkosaan 7 Pemuda Didampingi Psikolog
- Hukum & Kriminal4 tahun
Tragis, Korban Perkosaan Bangkalan Tewas Bunuh Diri
- Berita5 tahun
Lakukan Pelanggaran Berat, Murid SMP Kelas 3 Dikeluarkan H-2 Bulan Pelaksanaan UNBK, Nur Hasan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan: Perlu Ada Psikolog Anak
- Pemerintahan5 tahun
Surabaya Terapkan PSBB, Suramadu Arah Surabaya Ditutup
- Pemerintahan5 tahun
Dana Bansos Diduga Direkayasa, Dewan Tantang Dinsos Bangkalan Buka Data Penerima Bantuan
- Pemerintahan5 tahun
Hasil Swab Negatif, Mahmudi Sebut Alat Rapid di Bangkalan ‘Edan’