Komisi A Usulkan Pedoman Pemilihan Kades, Bupati Bangkalan Minta Regulasinya Harus Detail

Memontum Bangkalan – Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron hari ini menghadiri rapat paripurna pembacaan nota usulan Raperda inisiatif di ruang rapat paripurna DPRD Bangkalan, Selasa (11/2/2020). Dalam paripurna kali ini, salah satu usulan yang menarik untuk bahas yakni tentang pedoman pemilihan kades. Juru Bicara Komisi A DPRD Bangkalan, Syaiful, dalam laporannya menyebutkan, Raperda pemilihan kades yang ada saat ini masih menuai banyak polemik di masyarakat, bahkan polemik itu hingga berujung di meja hijau.

“Ada beberapa poin juga perlu dirubah agar seluruh peserta calon kepala desa dapat memahami regulasi yang ada,” ujarnya.

Ia menyebutkan beberapa poin penting tersebut yakni tentang pengaturan unsur tingkat kabupaten yang belum jelas. Selain itu, adanya pejabat BPD yang belum mampu membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Tak hanya itu, ia juga menyebut biaya Pilkades saat ini belum memiliki kepastian hukum. Serta satu poin yang hingga saat ini banyak terjadi yakni petahana yang tidak terpilih lagi juga sulit menyerahkan dokumen desa pada pejabat baru.

“Permasalahan itu saat ini masih terus bergulir di masyarakat dan kita harus mencari benang merah dari titik permasalahan tersebut ” tuturnya. Menanggapi hal tersebut, bupati menyampaikan adanya Raperda tersebut harus mengikuti instruksi pemerintahan pusat. Komisi A sebagai pejabat yang memiliki wewenang juga harus membuat regulasi yang bisa dipahami semua calon.

“Kalau peraturan baru yang sudah diputus MK itu kan boleh juga diluar domisili asalkan WNI dan usia minimal 25 tahun dengan ijazah SMP. Maka, komisi A juga harus membuat regulasi yang detail supaya seluruh calon memahami,” tuturnya.

Dikatakan, dalam regulasi juga harus menentukan skoring ketika calon melebihi 5 kandidat. Para calon itu nantinya diseleksi oleh penitia kabupaten sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan nanti. Diketahui, Kabupaten Bangkalan akan menggelar pemilihan kepala desa pada tahun 2021. Dari 273 desa, ada 100 lebih desa akan melakukan pemilihan kepala desa. (Isn/nhs/yan)