Pemerintahan
PKS Macet di Meja Gubernur, 93 Nakes Belum Digaji 4 Bulan
Komisi D Bangkalan: Pemprov Harus Memprioritaskan
Memontum Bangkalan – Perjanjian Kontrak Kerjasama (PKS) 93 tenaga kesehatan (Nakes) di Bangkalan dalam proses pembaharuan. Hingga kini, PKS masih menunggu ditandatangani gubernur. Dampaknya, selama 4 bulan 93 Nakes belum digaji hingga hari ini.
Mengetahui hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan Bangkalan. Dari hasil koordinasi tersebut, diketahui berkas sudah berada di meja gubernur sejak 3 minggu lalu.
“Kami sudah lakukan koordinasi, dari pihak dinkes menyatakan sudah menyerahkan berkas dan sudah ada di provinsi sejak 3 minggu. Kami menyarankan agar dinkes kabupaten untuk menekan pihak provinsi agar segera diturunkan SK-nya,” ucapnya, Selasa (5/5/2020).
Ia mengatakan, berkas PKS harus diprioritaskan dan segera selesai. Pasalnya, kurun waktu 4 bulan tak digaji telah melebihi batas toleransi,sehingga ia mendesak pihak provinsi untuk tidak mengabaikan hal tersebut meski dalam masa pandemi.
“Namun disini kami belum tahu, apakah memang ada keterlambatan pengajuan dari dinkes kabupaten atau memang Pemprov yang tidak segera merespon. Kami harap ini menjadi pelajaran dan harus lebih proaktif lagi kedepan,” tambahnya.
Sementara itu, kepala dinas kesehatan Bangkalan, Sudiyo mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan dinkes provinsi. Ia mengaku, pihak provinsi menjanjikan SK tersebut segera turun minggu ini.
“Sudah kami konfirmasi lagi dan janjinya minggu ini turun. Untuk seluruh tenaga medis yang belum digaji, akan di rapel ketika SK turun sehingga haknya tidak hilang,” imbuhnya.
Diketahui, sebanyak 93 Nakes terdiri dari 7 dokter dan sisanya bidan. Nakes tersebut digaji dari dana sharing kabupaten dan provinsi sebanyak Rp2,5 juta untuk dokter dan Rp 1,85 juta untuk bidan, dengan rincian Rp 1,45 juta dari provinsi dan Rp 435 ribu dari kabupaten.
“Seluruh tenaga medis mohon bersabar, dan ini tidak hanya terjadi di Bangkalan namun juga 12 kota lain di Jawa Timur,” tutupnya. (isn/nhs/yan)
- Hukum & Kriminal4 tahun
Ibu Satu Anak Diperkosa 7 Berandal, Digilir 4 Jam Tanpa Henti
- Berita5 tahun
Hasil Rapid Tes Positif Belum Tentu Terinfeksi Corona, Bisa Virus Lain
- Hukum & Kriminal4 tahun
Sempat Mau Bunuh Diri, Korban Perkosaan 7 Pemuda Didampingi Psikolog
- Hukum & Kriminal4 tahun
Tragis, Korban Perkosaan Bangkalan Tewas Bunuh Diri
- Berita5 tahun
Lakukan Pelanggaran Berat, Murid SMP Kelas 3 Dikeluarkan H-2 Bulan Pelaksanaan UNBK, Nur Hasan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan: Perlu Ada Psikolog Anak
- Pemerintahan5 tahun
Surabaya Terapkan PSBB, Suramadu Arah Surabaya Ditutup
- Pemerintahan5 tahun
Dana Bansos Diduga Direkayasa, Dewan Tantang Dinsos Bangkalan Buka Data Penerima Bantuan
- Pemerintahan5 tahun
Hasil Swab Negatif, Mahmudi Sebut Alat Rapid di Bangkalan ‘Edan’