Pemerintahan
PKB Bangkalan Desak Bupati Perhatikan Pesantren Masuk New Normal

Memontum Bangkalan – Wacana New Normal yang telah gagas oleh pemerintah pusat direspon oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Melalui surat edaran nomor 2742/DPP/02/V/2020, PKB mendesak seluruh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk memperhatikan pondok pesantren (Ponpes), termasuk di Bangkalan.
Wakil ketua DPRD Bangkalan, Hotib Marzuki sekaligus anggota PKB Bangkalan mengaku akan turut mendesak bupati Bangkalan untuk memperhatikan Ponpes yang ada di Bangkalan.
“Bulan Syawal ini memang waktunya para santri kembali ke pondok, dengan mewabahnya pandemi Covid-19 dan rencana pemerintah untuk menerapkan new normal, maka kami dari PKB mendesak bupati untuk memperhatikan ponpes,” ucapnya, Senin (1/5/2020).
Ia mengatakan, kondisi kehidupan di ponpes sulit untuk menerapkan physical distancing. Oleh sebab itu, ia mendesak agar pemerintah memfasilitasi ponpes sesuai dengan protokol kesehatan.
“Kami meminta pada bupati selaku ketua satgas penanganan Covid-19 untuk memfasilitasi ponpes. Baik untuk penyemprotan desinfektan, penyediaan handsanitizer, cuci tangan hingga memfasilitasi rapid tes secara berkala,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut harus segera dilakukan agar proses belajar mengajar ponpes dapat segera dengan baik. Bahkan ia telah berulang kali menyampaikan hal tersebut kepada bupati.
“Kami sudah sampaikan berkali-kali kepada saudara bupati agar langkah tersebut segera ditempuh,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

Hukum & Kriminal6 tahunIbu Satu Anak Diperkosa 7 Berandal, Digilir 4 Jam Tanpa Henti
Berita6 tahunHasil Rapid Tes Positif Belum Tentu Terinfeksi Corona, Bisa Virus Lain
Hukum & Kriminal6 tahunSempat Mau Bunuh Diri, Korban Perkosaan 7 Pemuda Didampingi Psikolog
Hukum & Kriminal6 tahunTragis, Korban Perkosaan Bangkalan Tewas Bunuh Diri
Berita6 tahunLakukan Pelanggaran Berat, Murid SMP Kelas 3 Dikeluarkan H-2 Bulan Pelaksanaan UNBK, Nur Hasan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan: Perlu Ada Psikolog Anak
Pemerintahan6 tahunSurabaya Terapkan PSBB, Suramadu Arah Surabaya Ditutup
Pemerintahan6 tahunDana Bansos Diduga Direkayasa, Dewan Tantang Dinsos Bangkalan Buka Data Penerima Bantuan
Hukum & Kriminal6 tahunPolisi Panggil Pelaku Pelecehan Seksual di Klampis















