Berita
Tolak RUU HIP, FPI Desak Dewan Bangkalan Kirimkan Surat ke Senayan

Memontum Bangkalan – Adanya pembahasan mengenai RUU HIP di pemerintah pusat direspon oleh DPW FPI Bangkalan. Segenap pengurus FPI Bangkalan mendatangi kantor DPRD Bangkalan untuk mendesak penolakan itu. Ketua Bidang Organisasi DPD FPI Madura Habib Muhammad Mustofa Al-Bahar mengatakan, RUU HIP harus ditolak. Ia menilai, pembahasan RUU HIP hanya akan membuat pancasila ternodai.
“Itu wajib ditolak. Dan kami minta DPRD Bangkalan mengirimkan draft penolakan ke DPR pusat sebab ini merupakan sebuah aspirasi kami. Adanya RUU HIP hanya akan membuat negara terpecah belah,” ucapnya, Senin (6/7/2020).
Tak hanya itu, pihaknya juga menuntut inisiator yang mengagas pembahasan RUU HIP itu diproses secara hukum. Sebab hingga kini belum diketahui apakah pihak legislatif ataukah eksekutif pusat yang mengagas hal tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Bangkalan, Muhammad Fahad atau biasa disapa Ra Fahad menyetujui usulan tersebut. Bahkan, pimpinan DPRD Bangkalan sudah menyetujui penolakan tersebut.
“Hari ini kami tandatangani penyataan penolakan yang akan dikirim ke Senayan. Ini aspirasi yang harus disampaikan ke pusat,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Hosyan Muhammad mengatakan hal ini harus terus dikawal bersama. Bahkan, adanya pembahasan PIP juga harus disoroti sebab hal tersebut akan memperkuat BPIP.
“Kawal juga PIP karena itu masih satu pembahasan. Jangan HIP kita tolak namun PIP lolos,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

Hukum & Kriminal6 tahunIbu Satu Anak Diperkosa 7 Berandal, Digilir 4 Jam Tanpa Henti
Berita6 tahunHasil Rapid Tes Positif Belum Tentu Terinfeksi Corona, Bisa Virus Lain
Hukum & Kriminal6 tahunSempat Mau Bunuh Diri, Korban Perkosaan 7 Pemuda Didampingi Psikolog
Hukum & Kriminal6 tahunTragis, Korban Perkosaan Bangkalan Tewas Bunuh Diri
Berita6 tahunLakukan Pelanggaran Berat, Murid SMP Kelas 3 Dikeluarkan H-2 Bulan Pelaksanaan UNBK, Nur Hasan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan: Perlu Ada Psikolog Anak
Pemerintahan6 tahunSurabaya Terapkan PSBB, Suramadu Arah Surabaya Ditutup
Pemerintahan6 tahunDana Bansos Diduga Direkayasa, Dewan Tantang Dinsos Bangkalan Buka Data Penerima Bantuan
Hukum & Kriminal6 tahunPolisi Panggil Pelaku Pelecehan Seksual di Klampis















