Pemkab Tertutup Soal Program Rumah Subsidi bagi Pegawai

Memontum Bangkalan – Program rumah subsidi untuk para Tenaga Harus Lepas (THL) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bangkalan hingga kini masih simpang siur. Pernyataan pihak developer berbeda dengan pemkab Bangkalan yang terkesan menutupi adanya program tersebut.

Ishak Sudibyo kepala dinas PUPR yang dalam program ini menduduki posisi sebagai pembina program mengaku belum mengetahui tahapan realisasi program ini. Bahkan, ia tak mengetahui berapa rumah yang disediakan untuk subsidi rumah bagi pegawai di Bangkalan itu.

“Untuk penyediaan rumah nanti tergantung pengajuan, kita belum mengajukan. Yang pasti harapan kami realisasi tahun ini,” ucapnya, Selasa (28/7/2020).

Ia juga mengaku tak mengikuti secara detail program subsidi rumah tersebut. Bahkan, pihaknya belum mengetahui berapa kebutuhan pegawai terhadap rumah subsidi tersebut.

“Secara detail kami tidak mengikuti. Untuk kebutuhan juga kami belum tau,” singkatnya.

Berbeda dengan Ishak, General Manager Perumahan Wisma Pangeranan Asri, Bambang Slamet Utomo sebagai penyedia rumah subsidi mengaku telah melakukan MoU dengan pemkab Bangkalan. Bahkan, nota kesepakatan itu ditandatangani oleh bupati langsung.

“Sudah dilakukan MoU beberapa waktu yang lalu dengan Bupati Bangkalan dan juga pihak bank,” ucapnya.

Ia mengatakan, dalam program ini sebanyak 200 unit disiapkan untuk rumah subsidi pegawai dan juga masyarakat berpenghasilan rendah. Di tahap pertama, ada 20 rumah disiapkan untuk dijual.

“Kami sediakan 200 rumah. Untuk tahap awal 20 rumah kami siapkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengaku belum mengetahui jumlah rumah yang akan disediakan. Pihaknya masih akan melakukan koordinasi terkait hal tersebut.

“Kita masih perlu mendata dulu kebutuhannya berapa, tiap OPD ada berapa THL. Untuk realisasi juga akan kami koordinasi kan lebih lanjut,” singkatnya. (Isn/nhs/yan)