Pemerintahan
BPD Ditunda Usai Pelantikan Presiden, Komisi A Terima Aduan Masyarakat
Memontum Bangkalan – Pemilihan Badan Musyawarah Desa (BPD) yang harusnya dilakukan pada Rabu kemarin (9/10/2019) akhirnya ditunda. Namun, masyarakat secara bergilir terus megadu pada komisi A DPRD Bangkalan atas ketidak transparan proses pemilihan tersebut.
Komisi A menyimpulkan, informasi proses pemilihan BPD di daerah tidak berkembang secara rata. Akibatnya, selain keluhan masyarakat, Komisi A juga melakukan pemanggilan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
“Saya sekretaris desa Bragang kecamatan Klampis saja baru tau kemarin kalau ada pemilihan BPD. Karena saya tidak dilibatkan oleh kepala desa alias tidak dianggap,” ucap Polantas Samsul, sekretaris Desa Bragang Kecamatan Klampis, Bangkalan (10/10/2019).
Polantas datang bersama beberapa masyarakat Desa Bragang untuk mengadu pada Komisi A, ia berharap masih ada peluang untuk salah satu rekannya untuk masuk menjadi calon BPD. Sebab, menurut info yang ia dapatkan, pendaftaran telah ditutup.
Sementara itu, Ketua Komisi A Mujiburrohman mengaku akan berkoordinasi dengan pihak terkait atas hal tersebut. Ia pun menyampaikan, penundaan BPD ini akan dilakukan sampai pelantikan presiden dilakukan pada tanggal 20 oktober mendatang.
“Ya akan kami hubungi pihak terkait, nah untuk BPD ini akan ditunda sampai pelantikan presiden. Setelah itu akan terus dibahas lagi sampai semua clear,” paparnya. (isn/nhs/yan)
- Hukum & Kriminal4 tahun
Ibu Satu Anak Diperkosa 7 Berandal, Digilir 4 Jam Tanpa Henti
- Berita5 tahun
Hasil Rapid Tes Positif Belum Tentu Terinfeksi Corona, Bisa Virus Lain
- Hukum & Kriminal4 tahun
Sempat Mau Bunuh Diri, Korban Perkosaan 7 Pemuda Didampingi Psikolog
- Hukum & Kriminal4 tahun
Tragis, Korban Perkosaan Bangkalan Tewas Bunuh Diri
- Berita5 tahun
Lakukan Pelanggaran Berat, Murid SMP Kelas 3 Dikeluarkan H-2 Bulan Pelaksanaan UNBK, Nur Hasan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan: Perlu Ada Psikolog Anak
- Pemerintahan5 tahun
Surabaya Terapkan PSBB, Suramadu Arah Surabaya Ditutup
- Pemerintahan5 tahun
Dana Bansos Diduga Direkayasa, Dewan Tantang Dinsos Bangkalan Buka Data Penerima Bantuan
- Pemerintahan5 tahun
Hasil Swab Negatif, Mahmudi Sebut Alat Rapid di Bangkalan ‘Edan’