Pemerintahan
Pertanyakan Anggaran Covid-19, Dewan Bangkalan Panggil Gugus Tugas

Memontum Bangkalan – Komisi D dan B DPRD Bangkalan bersama ketua Badan Kehormatan memanggil gugas penanganan percepatan Covid-19 untuk mengupdate penggunaan anggaran. Beberapa pihak diantaranya Dinkes, BPBD, RSUD Syamrabu dan BPKAD hadir ke kantor DPRD Bangkalan.
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan, pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan anggaran Covid-19. Dari hasil pemanggilan ini ia mengetahui alur penggunaan dana tersebut.
“Ini hanya untuk mengkroscek saja, dana berapa terserap berapa dan untuk apa saja. Hasilnya sudah jelas, penggunaan sesuai dengan kebutuhan,” ucapnya, Rabu (10/6/2020).
Diketahui, anggaran Covid-19 di Bangkalan sebanyak Rp 137 Miliar. Dari dana tersebut, Rp 88 Milyar digunakan untuk dana tak terduga dan sisanya digunakan masing-masing OPD.
Rizal Morris selaku kepala BPBD yang memiliki tugas memverifikasi anggaran tersebut mengaku, hingga saat ini pihaknya mencatat ada Rp 3,1 Milyar terserap. Penggunaan itu ia katakan untuk RS dan dinkes serta OPD teknis terkait.
“Kami hanya mengverifikasi dan dari hasil verifikasi memang anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan,” ucapnya.
Sementara itu Kabid Anggaran BPKAD, Waki mengatakan, pihaknya belum melakukan rekap secara keseluruhan. Sebab, rekap masing-masing OPD ditangani bidang lain.
“Bisa ke pak Yudi, kalau saya belum tau untuk serapan diluar 88 M itu,” singkatnya. (isn/nhs/yan)

Hukum & Kriminal6 tahunIbu Satu Anak Diperkosa 7 Berandal, Digilir 4 Jam Tanpa Henti
Berita6 tahunHasil Rapid Tes Positif Belum Tentu Terinfeksi Corona, Bisa Virus Lain
Hukum & Kriminal6 tahunSempat Mau Bunuh Diri, Korban Perkosaan 7 Pemuda Didampingi Psikolog
Hukum & Kriminal6 tahunTragis, Korban Perkosaan Bangkalan Tewas Bunuh Diri
Berita6 tahunLakukan Pelanggaran Berat, Murid SMP Kelas 3 Dikeluarkan H-2 Bulan Pelaksanaan UNBK, Nur Hasan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan: Perlu Ada Psikolog Anak
Pemerintahan6 tahunSurabaya Terapkan PSBB, Suramadu Arah Surabaya Ditutup
Pemerintahan6 tahunDana Bansos Diduga Direkayasa, Dewan Tantang Dinsos Bangkalan Buka Data Penerima Bantuan
Hukum & Kriminal6 tahunPolisi Panggil Pelaku Pelecehan Seksual di Klampis















