Berita
Cium Jual Beli Jabatan, RAR Minta Berkas 132 Pejabat Baru Diperiksa
Memontum Bangkalan – Dugaan jual beli jabatan terhadap 132 pejabat yang baru dilantik kemarin terendus oleh aktifis Rumah Advokasi Rakyat (RAR). Praktik illegal ini diduga dimainkan oleh beberapa oknum pemerintahan terutama di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan.
Tak hanya itu, jual beli jabatan ini juga membuat beberapa oknum pemerintahan kebal peraturan. Hal itu disampaikan oleh ketua RAR, Risang Bima Wijaya saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab dan BKPSDA Bangkalan siang tadi, Kamis (10/10/2019).
“Sekarang ini pemerintahan Bangkalan sedang digerakkan oleh seorang jongos bernama Imron, dia yang menekan supaya ada jual beli jabatan. Kelakuan seperti itu mendapat dukungan dari kantor ini (BKPSDA,red) dan tetangganya ini inspektorat,” ucapnya.
Diketahui, Imron yang dimaksud adalah salah satu staff di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada bagian pengelolaan aset daerah. Tak hanya Imron, Risang juga menyebut dua nama lain yang terlibat.
“Ada di BUMD, Imron, Nawawi dan panca. mereka ada di bidang pengelolaan aset dan beberapa bidang lain,” terang Risang.
Baca : Endus Jual Beli Jabatan, RAR Tuntut Lelang JPT Diulang
Selain itu, Risang juga menantang BKPSDA untuk membuka berkas 132 pejabat yang dilantik kemarin,(9/10/2019). Risang meminta, BKPSDA cek ulang pangkat dan syarat para pejabat baru tersebut apakah sudah memenuhi ketentuan.
“Saya tantang buka berkas sekarang, cek lagi pangkat dan syaratnya apakah sudah sesuai. Kalau belum sesuai, cabut dan kembalikan pada jabatan sebelumnya,” tegasnya. (isn/nhs/yan)
- Hukum & Kriminal4 tahun
Ibu Satu Anak Diperkosa 7 Berandal, Digilir 4 Jam Tanpa Henti
- Berita5 tahun
Hasil Rapid Tes Positif Belum Tentu Terinfeksi Corona, Bisa Virus Lain
- Hukum & Kriminal4 tahun
Sempat Mau Bunuh Diri, Korban Perkosaan 7 Pemuda Didampingi Psikolog
- Hukum & Kriminal4 tahun
Tragis, Korban Perkosaan Bangkalan Tewas Bunuh Diri
- Berita5 tahun
Lakukan Pelanggaran Berat, Murid SMP Kelas 3 Dikeluarkan H-2 Bulan Pelaksanaan UNBK, Nur Hasan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan: Perlu Ada Psikolog Anak
- Pemerintahan5 tahun
Surabaya Terapkan PSBB, Suramadu Arah Surabaya Ditutup
- Pemerintahan5 tahun
Dana Bansos Diduga Direkayasa, Dewan Tantang Dinsos Bangkalan Buka Data Penerima Bantuan
- Pemerintahan5 tahun
Hasil Swab Negatif, Mahmudi Sebut Alat Rapid di Bangkalan ‘Edan’