Dinkes Bangkalan Didemo Warga, Upayakan Verval Data Rampung Sebelum Tanggal 20 Februari

Memontum Bangkalan – Sejumlah massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) bersama masyarakat mendatangi kantor dinas kesehatan, Kamis (6/2/2020). Aksi ini dipicu oleh adanya penghapusan data Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) sejak awal februari lalu.

Ketua DKR Bangkalan, Muhyi meminta pihak Dinkes segera mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS bagi PBID yang telah dihapus tersebut. Pasalnya, penghapusan tersebut dinilai tak tepat karena terjadi pada masyarakat kurang mampu.

“Ini kami sekalian bawa bukti kalau memang mereka korban dari penghapusan data PBID. Mereka terbukti tidak mampu, lantas apakah daerah akan diam saja?,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia menuntut dinkes segera melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DKR juga menuntut agar dinkes mempermudah pendaftaran masyarakat yang belum terdata dalam DTKS.

“Kalau untuk verval kami sepakat, karena bantuan memang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi juga jangan berlama-lama,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinkes Bangkalan, Sudiyo mengaku telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak kemarin. Saat ini pihaknya telah melakukan upaya penyelesaian verval langsung ke lapangan.

“Kita datangi satu-persatu, kita tinjau langsung apakah ini layak atau sebagai penerima. Dari situ nanti data disetorkan paling lambat tanggal 17. Kalau sudah, baru nanti kita bisa pastikan mana yang akan aktif dan non aktif,” ucapnya.

Sudiyo juga memberikan solusi bagi masyarakat yang saat ini dalam keadaan darurat harus mendapatkan pertolongan namun terkendala penonaktifan kepesertaan. Ia meminta koordinator untuk mendata ulang, agar minggu depan kepesertaan aktif kembali.

“Kami juga sampaikan, untuk pemegang biakesmaskin itu bisa digunakan untuk satu kali rawat jalan. Selebihnya laporkan lagi ke kami dan akan diperpanjang,” lanjutnya.

Setelah mendapat jawaban dari Sudiyo, massa kemudian membubarkan diri dab berterimakasih karena telah diberikan solusi terbaik. Bahkan, Sudiyo meminta perwakilan tiap desa untuk melaporkan masyarakat yang belum terdata pada masing-masing operator desa agar dapat di cover oleh pemerintah. (Isn/nhs/yan)