Berita
Endus Jual Beli Jabatan, RAR Tuntut Lelang JPT Diulang
Memontum Bangkalan – Aktivis Rumah Advokasi Rakyat (RAR) menduga dalam proses lelang jabatan yang saat ini sedang menunggu hasil keputusan terdapat jual beli jabatan. Akibatnya, RAR melakukan aksi demo didepan kantor Pemkab Bangkalan dan meminta untuk proses lelang tersebut diulang.
Dugaan tersebut diperkuat dengan tidak lengkapnya syarat yang yang diajukan oleh calon Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Salah satunya, adanya calon yang masa kerjanya tidak sesuai dengan ketentuan yakni minimal 2 tahun atau 24 bulan.
Tak hanya itu, RAR juga menemukan adanya berkas yang tidak lengkap yang harus disertakan dalam seleksi awal administrasi. Contohnya, hasil pemeriksaan tes psikologi yang dikeluarkan RSUD Syamrabu tidak lengkap.
“Maka jika secara administrasi itu sudah cacat, kenapa bisa sampai ke tahap ahir. Kami meminta lelang jabatan ini di ulang,” ucap Ketua RAR, Risang Bima Wijaya,(2/9/2019).
Selain itu, Risang menduga ada ‘permainan’ pada dua instansi yakni Inspektorat dan BKPSDA. Keduanya diduga sama-sama pasang ‘tarif’ untuk menandatangani berkas tertentu.
“Keduanya itu berselingkuh, hasil anak haramnya itu salah satunya ya pejabat-pejabat yang ada dalam lelang itu,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Moh Fahri, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah mengaku akan menyampaikan hal tersebut pada Bupati. Sebab, saat massa mendemo Pemkab, Bupati sedang melakukan kegiatan dinas luar kota.
“Saya akan sampaikan seluruh aspirasi ke bapak bupati, sebab beliau saat ini sedang ada tugas luar kota,” ucapnya. (isn/nhs/yan)
- Hukum & Kriminal4 tahun
Ibu Satu Anak Diperkosa 7 Berandal, Digilir 4 Jam Tanpa Henti
- Berita5 tahun
Hasil Rapid Tes Positif Belum Tentu Terinfeksi Corona, Bisa Virus Lain
- Hukum & Kriminal4 tahun
Sempat Mau Bunuh Diri, Korban Perkosaan 7 Pemuda Didampingi Psikolog
- Hukum & Kriminal4 tahun
Tragis, Korban Perkosaan Bangkalan Tewas Bunuh Diri
- Berita5 tahun
Lakukan Pelanggaran Berat, Murid SMP Kelas 3 Dikeluarkan H-2 Bulan Pelaksanaan UNBK, Nur Hasan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan: Perlu Ada Psikolog Anak
- Pemerintahan5 tahun
Surabaya Terapkan PSBB, Suramadu Arah Surabaya Ditutup
- Pemerintahan5 tahun
Dana Bansos Diduga Direkayasa, Dewan Tantang Dinsos Bangkalan Buka Data Penerima Bantuan
- Pemerintahan5 tahun
Hasil Swab Negatif, Mahmudi Sebut Alat Rapid di Bangkalan ‘Edan’