Pemerintahan
Gubernur Evaluasi Pendapatan Bangkalan, Masuk Kategori Rendah Tunjangan Dewan Dikurangi

Memontum Bangkalan – Hasil evaluasi gubernur terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah telah diturunkan, hasilnya banyak poin-poin yang harus diperbaiki. Dari berbagai poin tersebut, dampak yang paling dirasakan yakni pengurangan tunjangan anggota DPRD.
Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Fahad Ketua DPRD Bangkalan sekaligus Ketua Banggar DPRD Bangkalan. Dia menyampaikan hasil evaluasi tersebut mengeluarkan status pendapatan bangkalan menjadi kategori rendah yang sebelumnya berada dikategori tinggi dan juga penyesuaian belanja pegawai.
“Jadi akibat kategori tersebut turun, maka tunjangan juga turun. Yaitu tunjangan komunikasi insentif (TKI) turun berkisar 25 persen sekitar Rp 4,2 juta perbulan, “jelasnya.
Selain itu, tunjangan Reses anggota DPRD juga turun sebanyak Rp 4,2 juta. Reses sendiri setiap tahunnya dilakukan sebanyak 3 kali kegiatan. Jika di total, pengurangan tunjangan anggota dewan hampir mencapai Rp 10 juta.
Dikatakan, turunnya kategori tersebut disebabkan oleh banyaknya jumlah THL di Bangkalan. Selain itu, adanya penyampaian penyusunan APBD dan KUA PPAS yang dinilai terlambat. Hal tersebut mempengaruhi turunnya jumlah tunjangan.
” Dengan evaluasi ini sekaligus sebagai koreksi kami kedepan. Sebagai upaya antisipasi, kami akan jadwalkan pembahasan APBD di bulan Juli atau Agustus, setelah itu baru perubahan anggaran, ” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

Hukum & Kriminal6 tahunIbu Satu Anak Diperkosa 7 Berandal, Digilir 4 Jam Tanpa Henti
Berita6 tahunHasil Rapid Tes Positif Belum Tentu Terinfeksi Corona, Bisa Virus Lain
Hukum & Kriminal6 tahunSempat Mau Bunuh Diri, Korban Perkosaan 7 Pemuda Didampingi Psikolog
Hukum & Kriminal6 tahunTragis, Korban Perkosaan Bangkalan Tewas Bunuh Diri
Berita6 tahunLakukan Pelanggaran Berat, Murid SMP Kelas 3 Dikeluarkan H-2 Bulan Pelaksanaan UNBK, Nur Hasan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan: Perlu Ada Psikolog Anak
Pemerintahan6 tahunSurabaya Terapkan PSBB, Suramadu Arah Surabaya Ditutup
Pemerintahan6 tahunDana Bansos Diduga Direkayasa, Dewan Tantang Dinsos Bangkalan Buka Data Penerima Bantuan
Hukum & Kriminal6 tahunPolisi Panggil Pelaku Pelecehan Seksual di Klampis















