Insentif Guru Madin Disunat, Mahasiswa Demo Kantor DPRD

Memontum Bangkalan – Adanya dugaan pemotongan insentif guru madin dan guru ngaji diberbagai tempat menuai polemik. Sejumlah mahasiswa menggeruduk kantor DPRD Bangkalan untuk mengadukan pemotongan yang diduga dilakukan oleh oknum masing-masing koordinator wilayah.

Dalam aksinya, puluhan massa pendemo juga sempat ricuh dengan aparat kepolisian saat hendak memasuki kantor DPRD Bangkalan. Hingga akhirnya massa berhasil masuk dan menduduki ruang paripurna di gedung tersebut.

Imam Syafi’i, koordinator aksi mengatakan beberapa hal janggal diduga dibiarkan oleh pihak Disdik dan juga komisi D DPRD Bangkalan. Salah satunya pemotongan insentif tersebut dan juga adanya dugaan penyelewengan PIP.

“Bagaimana pemantauan wakil rakyat melihat hal tersebut. Bahkan, indeks pembangunan manusia kita ada diurutan ke 2 dari bawah yang salah satu faktornya kualitas pendidikan yang rendah. Banyak sekolah roboh hingga saat ini belum disentuh,” ungkapnya, Senin (27/7/2020).

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan akan memanggil koordinator kabupaten dan mengevaluasi pendistribusian insentif tersebut. Bahkan kedepan, pihaknya akan mengusulkan penghapusan rekom korwil kecamatan untuk penarikan insentif tersebut.

“Sebelumnya kami sudah mengajukan agar setiap korwil dapat insentif juga untuk menghindari pungli. Namun, jika aduan yang kami terima ada dugaan pungli kita akan panggil dan evaluasi pihak terkait,”jelasnya.

Tak hanya itu, politisi asal partai PPP itu juga akan memanggil pihak Disdik Bangkalan serta Bank BRI untuk mengetahui pendistribusian PIP. Ia juga memastikan data PIP dapat segera dipublikasi.

“Cukup kompleks untuk permasalahan PIP ini, bahkan kepala sekolah berharap PIP ini tidak ada karena menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan sosial. Pasalnya yang dapat itu sangat sedikit dari jumlah siswa yang membutuhkan,”imbuhnya.

Menurutnya, tak sedikit sekolah yang menggunakan dana PIP untuk dibagi rata pada semua siswa atas kesepakatan komite dan orangtua siswa. Meski begitu, hal tersebut dianggap salah sebab menurut peraturan dana PIP harus diterima utuh bagi penerima.

Diketahui, dari jumlah ratusan siswa, dana PIP hanya diberikan pada 15 hingga 20 siswa membutuhkan. Sementara untuk kondisi masyarakat didesa tak sedikit siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan angka diatas jumlah penerima PIP tersebut.

Nur Hasan juga mengatakan, indeks pembangunan manusia di Bangkalan minim juga disebabkan dengan adanya pandemi Covid-19. Ia mengaku, sebelumnya bupati telah menganggarkan dana untuk pengembangan SDM di Bangkalan.

“Karena Covid-19 maka anggaran tersebut dipangkas dan direfocusing untuk penanganan pencegahan virus itu,” tutupnya. (Isn/nhs/yan)