Pastikan Distribusi APD, Komisi D Bangkalan Panggil Dua Kapus

Memontum Bangkalan – Untuk memastikan pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) di puskesmas, Komisi D DPRD Bangkalan memanggil dua Kapus (kepala puskesmas) yang ada di Bangkalan. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari pemantauan stok APD di gudang Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu.

Nur Hasan ketua komisi D DPRD Bangkalan mengatakan, dua sample puskesmas diambil secara acak. Yakni puskesmas Klampis dan puskesmas Galis.

Nur Hasan, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan

“Kami memanggil Klampis karena disana ada 3 pasien positif, dan di Galis belum ada. Kami ingin memastikan apakah seluruh wilayah terdistribusi dengan baik atau belum,” ujarnya, Selasa (28/4/2020).

Hasilnya, dari pengambilan sample acak tersebut keduanya telah mendapat distribusi APD dan kelengkapan lain dengan baik. Sehingga, adanya dana yang disiapkan pemkab sebesar Rp 85 milyar ini tak perlu digunakan seluruhnya.

“Karena sudah terdistribusi dengan rata dan stok masih banyak maka kami harap anggaran yang ada tidak digunakan semua,” ucapnya.

Politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menyarankan agar dana tersebut juga dialokasikan untuk para petugas yang melakukan pengamanan di berbagai posko. Sebab, hingga dua bulan ini, para petugas tidak mendapat insentif atau uang lelah.

“Para petugas yang ada di posko itu selama 24 jam berjaga secara bergantian tapi tidak dapat insentif. Kami rasa, anggaran yang ada bisa digunakan untuk memberi insentif tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Klampis, Nasaruddin Sholeh membenarkan adanya pendistribusian kelengkapan pencegahan Covid-19 di puskesmas yang ia pimpin. Bahkan, saat ini stok yang dimiliki cukup banyak.

“Sudah kami terima semua, APD, handsanitizer, masker, desinfektan dan lainnya. Alhamdulillah cukup bahkan ketersediaan desinfektan banyak,” ungkapnya.

Berbeda dengan Kapus Klampis, Agus Ansori Kapus Galis enggan memberikan komentar. Ia justru menjauh dan menolak untuk diwawancai. (Isn/nhs/yan)