Segera Wujudkan KLA, Komisi D Minta Kontribusi CSR Semua Pengusaha

Memontum Bangkalan – Kabupaten Bangkalan saat ini sedang fokus untuk memperhatikan hak dan perlindungan anak. Salah satu wujud dari hal tersebut, saat ini Komisi D DPRD Bangkalan terus menggodok rancangan Kota Layak Anak (KLA). Agar KLA dapat terwujud, perlu sinergi dari berbagai pihak salah satunya para pengusaha yang berada di Bangkalan. Komisi D mengundang semua pengusaha di Bangkalan ke kantor DPRD Bangkalan, Selasa (3/3/2020).

Sayangnya, dari 20 pengusaha yang diundang, 12 hadir sedangkan 8 pengusaha besar lainnya tak hadir bahkan tak memberikan konfirmasi apapun. 8 perusahaan tersebut diantaranya Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTPN, perusahaan retail Indomaret, dan tiga perusahaan galangan kapal yakni PT Triwarako, PT Ben Santoso, PT BTS.

Menanggapi hal tersebut, Ketua komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan sangat kecewa dengan ketidakhadiran 8 pengusaha tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan komisi C untuk memanggil bahkan menyelidiki dan meninjau langsung 8 perusahaan tersebut.

“Kita akan berkoordinasi dengan komisi C. Kalau perlu di sidak, barangkali ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengusaha terutama untuk galangan kapal yang tidak hadir,” ucapnya.

Nur Hasan menyebut, koordinasi bersama para pengusaha kali ini bertujuan untuk mendukung menciptakan Kota Layak Anak (KLA) yang sedang digagas saat ini. Nantinya, para pengusaha diminta memberikan Corporate Sosial Responsibility (CSR).

“Untuk CSR itu sebesar 2,5 persen dari penghasilan bersih perusahaan itu dan diberikan setiap tahun. Dari CSR itu nanti pembentukannya sesuai dengan kebutuhan KLA. Bisa dengan perpus keliling atau apapun untuk mendukung KLA,” tegasnya.

Diketahui, CSR bagi setiap perusahaan itu tertuang dalam Perda nomer 3 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dalam Perda tersebut juga diatur besaran CSR bagi tiap perusahaan yang ada di Bangkalan.

Sementara itu, Direktur Busana Indah, Muhammad Gunawan Wibisono mengatakan akan mendukung langkah pemerintah mewujudkan KLA. Namun, ia meminta adanya transparansi program dari CSR yang diberikan tiap perusahaan.

“Transparansi sangat penting. Kita harus tau, misalnya dari kami berupa fresh money, kami perlu tau dana berputar kemana dan tidak bisa percaya begitu saja, sistem tapping box sangat perlu agar semuanya bisa diketahui,” tuturnya.

Ia mengatakan, selama ini program CSR tidak berjalan baik. Bahkan, CSR yang ada saat ini dikelola masing-masing perusahaan sendiri. Ia berharap, melalui CSR tersebut tiap perusahaan juga diberikan ruang untuk promosi.

“Selain untuk berkontribusi mungkin bisa dengan membubuhkan nama perusahaan kami di CSR atau bangunan CSR tersebut,” imbuhnya. (isn/nhs/yan)